Soft Launching Perizinan Satu Pintu di BPTPM Kota Makassar
launchingMakassar,- Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin menghadiri soft launching program perizinan terpadu satu pintu (PTSP) di halaman Kantor Gabungan Dinas Pemerintah Kota Makassar, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (2/5/2014).

Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar Nadjmah Ema selaku penyelenggara soft launching program perizinan baru ala Ilham tersebut. Ilham menjelang akhir jabatan, pekan depan, 10 tahun memimpin Makassar.

Najma Emma yang juga ipar Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang ini tak kuasa menyembunyikan air matanya saat membacakan sambutan PTSP di hadapan Ilham. "Insya Allah Pak, kami," kata Emma dengan tertegun, disertai tangis. Sontak, puluhan kepala SKPD Pemkot Makassar juga terbawa tangis.
Selengkapnya...
 
BPTPM Segera Soft Launching PTSP
BPTPM Segera Soft Launching PTSPMakassar,- Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar pada bulan Mei mendatang akan melakukan soft launching terhadap salah satu program yang telah dicanangkan sejak tahun 2011 lalu.Program Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut merupakan salah satu aturan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang tertera dalam Peraturan Walikota (Perwali) Makassar 8/2014 tentang tata cara pemberian izin.

Kepala BPTPM Makassar, Nadjmah Emma mengatakan, sesuai dengan Perwali tersebut pengurusan izin di Makassar melalui satu pintu pelayanan yang berawal dan berakhir di satu tempat saja, sehingga masyarakat tidak perlu lagi dibuat ribet untuk menemui sejumlah instansi terkait pengurusan izin mereka. Itu dikarenakan, seluruh instansi terkait telah ditempatkan di BTPM melayani masyarakat.

"Hadirnya sistem ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan kepengurusan perizinan serta semakin mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi semua pihak, khususnya investor sehingga mereka tidak lagi harus mondar-mandir mengurus izinnya,” ujarnya, Senin (28/4) kemarin.Menurut Emma, saat ini Kota Makassar ditargetkan untuk menjadi kota percontohan pelayanan pengurusan perizinan di Indonesia.
Selengkapnya...
 
Reformasi Pelayanan Perizinan Makassar
Makassar, Sepanjang tahun 2011 Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP) Kota makassar telah mengeluarkan 29.111 Surat Izin. Izin tersebut didominasi antara lain ; Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Industri.

Jumlah perizinan ini menunjukkan, bahwa selama berdiri kantor tersebut, tahun 2011 adalah tahun yang paling banyak melayani perizinan. Diperkirakan, pada tahun yang akan datang, jumlah ini akan meningkat. Jumlah perizinan ini merupakan yang terbanyak di Kabupaten Kota se Sulawesi, dan hanya sangat sedikit kota-kota besar di Jawa yang sama atau lebih dari jumlah perizinan tersebut. Proses perizinan ini dilayani oleh sekitar 55 orang staf KPAP Makassar.
Selengkapnya...
 
Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan : Mungkinkah?

Customer-Driven Government atau pemerintah yang berorientasi pada pelanggan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaeblar dalam Reinventing Government, untuk saat ini masih sulit ditemui di Indonesia.

Meskipun tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang memuaskan semakin deras, respon pemerintah khususnya pemerintah daerah belum bisa dirasakan. Birokrasi yang berbelit-belit, pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan, waktu pelayanan yang tidak pasti adalah hal yang sering ditemui mana kala masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Interaksi yang tidak harmonis antara kedua belah pihak tentunya jika dibiarkan akan menjadi duri yang akan mengganggu kelangsungan demokrasi yang dengan susah payah telah mulai dibangun.

Legitimasi yang pada awalnya telah diperoleh secara sah melalui pemilihan umum atupun pilkada lambat laun akan memudar dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Jika hal ini dibiarkan tentu saja roda pemerintahan yang efektif dan efisien sulit untuk diraih.

Sebagaimana dalam teori-teori tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan teori tentang pembangunan, masyarakat adalah pilar utama yang harus diperhatikan untuk menciptakan suatu tatanan negara yang sejahtera. Tulisan berikut akan membahas bagaimana sebuah pemerintah yang berorientasi pada pelanggan tidak hanya akan memberikan manfaat buat masyarakat tapi juga untuk para penyelenggara pemerintahan. Dengan memahami hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal.

Reformasi Birokrasi
Paradigma tata kelola pemerintahan yang baik dalam konsep New Public Management (NPM) atau manajemen sektor publik yang baru salah satunya adalah menganggap masyarakat sebagai pelanggan.
Selengkapnya...
 
 
 
 
 
 
   
 
Saat ini ada 1 tamu online
 
 
Nama:

Pesan:

 
 
 
design & perawatan website oleh Indomedia Digital untuk BPTPM Kota Makassar
dibuat dengan menggunakan Open Source System (OSS) | dapatkan informasi optimal dengan menggunakan
Adobe Flash Player dan Mozilla Firefox | sebagian hak cipta dilindungi 2009-2010