Reformasi Pelayanan Perizinan Makassar
Makassar, Sepanjang tahun 2011 Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP) Kota makassar telah mengeluarkan 29.111 Surat Izin. Izin tersebut didominasi antara lain ; Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Industri.

Jumlah perizinan ini menunjukkan, bahwa selama berdiri kantor tersebut, tahun 2011 adalah tahun yang paling banyak melayani perizinan. Diperkirakan, pada tahun yang akan datang, jumlah ini akan meningkat. Jumlah perizinan ini merupakan yang terbanyak di Kabupaten Kota se Sulawesi, dan hanya sangat sedikit kota-kota besar di Jawa yang sama atau lebih dari jumlah perizinan tersebut. Proses perizinan ini dilayani oleh sekitar 55 orang staf KPAP Makassar.
Selengkapnya...
 
Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan : Mungkinkah?

Customer-Driven Government atau pemerintah yang berorientasi pada pelanggan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaeblar dalam Reinventing Government, untuk saat ini masih sulit ditemui di Indonesia.

Meskipun tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang memuaskan semakin deras, respon pemerintah khususnya pemerintah daerah belum bisa dirasakan. Birokrasi yang berbelit-belit, pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan, waktu pelayanan yang tidak pasti adalah hal yang sering ditemui mana kala masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Interaksi yang tidak harmonis antara kedua belah pihak tentunya jika dibiarkan akan menjadi duri yang akan mengganggu kelangsungan demokrasi yang dengan susah payah telah mulai dibangun.

Legitimasi yang pada awalnya telah diperoleh secara sah melalui pemilihan umum atupun pilkada lambat laun akan memudar dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Jika hal ini dibiarkan tentu saja roda pemerintahan yang efektif dan efisien sulit untuk diraih.

Sebagaimana dalam teori-teori tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan teori tentang pembangunan, masyarakat adalah pilar utama yang harus diperhatikan untuk menciptakan suatu tatanan negara yang sejahtera. Tulisan berikut akan membahas bagaimana sebuah pemerintah yang berorientasi pada pelanggan tidak hanya akan memberikan manfaat buat masyarakat tapi juga untuk para penyelenggara pemerintahan. Dengan memahami hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal.

Reformasi Birokrasi
Paradigma tata kelola pemerintahan yang baik dalam konsep New Public Management (NPM) atau manajemen sektor publik yang baru salah satunya adalah menganggap masyarakat sebagai pelanggan.
Selengkapnya...
 
Depdagri Konkretkan Izin Usaha 17 Hari

JAKARTA,- Depdagri segera mengonkretkan rencana implementasi penyelesaian izin usaha dalam 17 hari. Departemen pimpinan Gamawan Fauzi tersebut bakal menggandeng Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk merancang perizinan berbasis sistem elektronik yang bakal diluncurkan pada 15 Januari nanti.

"Kita sudah sepakat memulai sistem itu pada 15 Januari nanti. Kesepakatannya, peralatan dibangun BKPM, kita (Depdagri, Red) materinya. Sekarang tim kita turun untuk menyusun bersama BKPM," kata Mendagri Gamawan Fauzi, Sabtu,12 Desember.

Dia menjelaskan, izin usaha secara elektronik itu mulai diterapkan di Batam, Kepulauan Riau, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai proyek percontohan. "Di Batam ada 70 jenis yang begitu. Infrastrukturnya kini sedang dikerjakan," terangnya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menyebut, kalau perizinan bagus, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang saat ini mencapai 2,8 bisa membaik dan ditingkatkan. Izin usaha ditengarai menjadi salah satu sasaran korupsi. Banyak investor mengeluhkan adanya pungutan liar selama pengurusan izin usaha.
Selengkapnya...
 
Pelayanan Izin Usaha

UNTUK mempercepat pelayanan perizinan usaha dan non-perizinan di bidang investasi, empat menteri dan kepala badan koodinasi penanaman modal menandatangani surat keputusan bersama di Jakarta, Rabu (16/12). Dengan surat keputusan bersama itu, izin membuka usaha yang semula memakan waktu selama 60 hari, kini menjadi hanya 17 hari.

Bersamaan dengan itu, mulai 15 Januari 2010, pemerintah juga memberlakukan sistem satu atap secara elektronik. Untuk pertama kali, sistem satu atap secara elektronik diterapkan di Kota Batam.

Penandatanganan surat keputusan bersama untuk membuka usaha itu merupakan terobosan baru dan akan menjadi landasan yang kuat untuk mempercepat perizinan di bidang usaha.

Saat ini, Indonesia menempati peringkat 161 di dunia dalam penilaian kemudahan berbisnis. Adapun dalam penilaian memulai usaha, Indonesia  menempati peringkat 122.  Peringkat tersebut sangat berguna dan bukan sekadar gagah-gagahan. Peringkat itu mempunyai dampak pada daya tarik bagi calon investor luar negeri untuk melakukan penilaian berinvestasi.

Jika pelaksanaan 17 hari masa kerja untuk pengurusan izin usaha baru berjalan dengan baik, pemerintah akan mempercepat pengurusan  menjadi 10 hari. Target tersebut memungkinkan Indonesia mencapai peringkat 50 dari jumlah 183 negara. Pada tahun 2014, pemerintah berharap masuk di 20 besar negara yang paling cepat dalam pengurusan izin membuka usaha.
Selengkapnya...
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

Kirim Pertanyaan

Tim Konsultasi Perizinan
Makassar akan Membalas
Pertanyaan Anda Melalui
email Anda

 
 
 
design & perawatan website oleh Indomedia Digital untuk KPAP Pemerintah Kota Makassar
dibuat dengan menggunakan Open Source System (OSS) | dapatkan informasi optimal dengan menggunakan
Adobe Flash Player dan Mozilla Firefox | sebagian hak cipta dilindungi 2009-2012